PARLEMEN DAN KORUPSI

Perhelatan akbar pesta demokrasi terbesar dalam sejarah demokrasi kita akan dilaksanakan serentak pada 17 april 2019. Masyarakat Indonesia nantinya tidak hanya memilih Presiden dan Wakil Presiden tapi juga memilih anggota legislatif. Ini merupakan momentum lima tahunan yang pastinya sudah di tunggu oleh para aktor politik dan masyarakat tentang pergantian kursi kepemimpinan. Adu strategi sampai adu gagasan pastinya akan mewarnai perhelatan akbar ini. Dengan diadakannya pemilihan umum serentak ini kita berharap tidak hanya pada efisiensi dan efektifitas anggarannya saja, jauh lebih dari itu mampu menciptakan iklim demokrasi yang berkualitas, dimana partisipasi warga negara meningkat serta mampu melahirkan pemimipin-pemimpin ideal yang mampu memecah kebuntuan masalah, seperti; Korupsi, Hak Asasi Manusia (HAM) dan terorisme¬—tiga isu tersebut telah dijadikan bahan debat kandidat calon presiden dan wakil presiden beberapa waktu lalu.

Caleg Eks-Napi korupsi

Gagasan terselenggaranya pemilu serentak membawa konsekuensi politik secara nasional maupun daerah, salah satunya, yang ramai diperbincangkan beberapa hari ini tentang mencalonkannya kembali eks-napi korupsi menjadi calon legislatif. Menurut data dari Indonesia Corupption Watch (ICW) terdapat total 46 caleg eks-napi korupsi yang kembali menjajal peruntungan pada pemilu 2019, sebagai berikut; Partai Golkar paling banyak menyumbangkan eks-napi korupsi, sebanyak 8 orang. Disusul Partai Gerindra dan Hanura, masing-masing sebanyak 6 orang, Partai Demokrat dan PAN masing-masing sebanyak 4 orang, Partai Bekarya sebanyak 3 orang, Partai Garuda, Partai Perindo dan PKPI masing-masing sebanyak 2 orang, PDIP, PBB dan PKS masing-masing 1 orang. Sedangkan untuk DPD yaitu dari daerah Sulawesi Utara, Aceh, Sumatera Utara dan 3 orang dari Sulawesi Tenggara.

Secara hukum sebenarnya sudah clear terkait pencalonan caleg eks-napi korupsi, meskipun beberapa bulan lalu terjadi penafsiran ganda antara lembaga yang berwenang menyelenggarakan Pemilu, yaitu Bawaslu dan KPU, berakhir pada putusan Mahkamah Agung yang memberbolehkan eks-napi korupsi maju dalam pemilu tahun 2019. Hal yang menjadi catatan adalah bukan terletak pada boleh atau tidaknya eks-napi korupsi mencalonkan diri, tapi lebih pada semangat dalam upaya menciptakan demokrasi yang berintegritas, dan kita selaku masyarakat memiliki andil dalam mewujudkannya.

Parlemen dan Kekuasaan

Parlemen secara ideal, laksana academy-nya plato, yaitu lembaga politik tempat persemaian pemikiran-pemikiran brilian dan pertukaran ide-ide jenial di kalangan politikus, yang mengemban misi utama sebagai perumus kebijakan negara. Politikus di parlemen adalah kumpulan negarawan dengan kebijakannya mampu melahirkan gagasan-gagasan cemerlang, memberi pencerahan kepada masyarakat (Plato dalam Hacker, 1961). Plato telah menggambarkan bagaimana sosok ideal seorang politikus di parlemen, tapi keadaan itu berbanding terbalik dengan kondisi hari ini di indonesia, dimana politik hanya sekedar di jadikan alat merebut kekuasaan tanpa memperhatikan dimensi etik. Bukti pelanggaran etik yang terjadi dalam politik di indonesia adalah dengan mencalonkannya kembali eks-napi korupsi dalam kontestasi pemilihan umum legislatif di nasional maupun di daerah pada Pemilu serentak 2019. Ini menjadi preseden buruk dan menciderai demokrasi kita sebagai bangsa yang secara kultural begitu menjunjung tinggi etika dan moralitas.

Dennis F Thompson dalam “Etika Politik Pejabat Negara” melakukan pendekatan melalui etika minimalis tentang koridor perilaku anggota legislatif. Etika ini memerintahkan diharamkannya beberapa tindakan yang buruk, semisal korupsi, dengan membuat aturan internal objektif yang berlaku bagi anggota dewan. (Dennis F Thompson, 1999). Contoh penerapan etika minimalis di tubuh dewan adalah dibentuknya aturan tata tertib dan kode etik yang diterbitkan di internal parlemen serta dibentuknya sebuah badan kehormatan.

Persoalan Pemilu Legislatif

Persoalan pemilu bukan hanya tentang perebutan kekuasaan semata, ada hal lain yang lebih besar yang perlu diperhatikan yaitu “money politik” berjalan beriringan dengan partisipasi masyarakat dalam perhelatan pemilu, celah ini yang dijadikan para pemodal yang ingin merebut kekuasaan tanpa melalui proses kaderisasi sehingga ideologi partai tidak pernah dijalankan dengan semestinya, disisi lain Trippartit penyelenggara pemilu yakni KPU, Bawaslu dan DKPP gagal menyelenggarakan proses pendidikan demokrasi kepada masyarakat, karena pendidikan demokrasi hanya hadir pada momentum lima tahunan (pemilu) tapi tidak setelahnya. Jadi wajar saja jika masyarakat menjadi pragmatis dan caleg mengambil keuntungan dengan memanfaatkan sisi pragmatis masyarakat dalam memperoleh suara. Hal tersebut sebenarnya menjadi dua sisi mata uang yang sangat merugikan sistem demokrasi kita, semestinya partai politik menjadi wadah proses kaderisasi yang menanamkan nilai-nilai moral dan menghindari perilaku menyimpang, sehingga terciptanya politikus yang mengemban misi utama sebagai perumus kebijakan negara, sebagaimana yang di andaikan oleh plato.

Kaderisasi Parpol Sebagai Sebuah Solusi

Pada dasarnya kaderisasi ditujukan untuk empat hal: Pertama, memberikan pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai dan ideologi yang diperjuangkan partai serta visi, misi dan haluan perjuangan (platform politik) partai. Pemahaman ideologi partai menjadi penting karena ideologi partai menjadi dasar bagi perjuangan partai politik dan juga mendasari visi misi organisasi. Ideologi adalah susunan gagasan yang terorganisasi yang mempengaruhi satu sama lain dan menjadi pedoman bagi kelompok masyarakat atau negara untuk mencapai cita-citanya. Contohnya liberalisme, sosialisme, Konservatisme, Pancasila, Marhaenisme, Islamisme dsb. Kedua, menumbuhkan militansi, salah satu caranya yaitu dengan penanaman ideologi atau yang biasa disebut visioning. Penanaman ideologi adalah faktor kunci pengkaderan yang dalam institusi merupakan bagian dari format pengkaderan formal dengan tahapan-tahapan yang dimatangkan oleh institusi yang bersangkutan. Ketiga kaderisasi juga dapat digunakan oleh partai politik sebagai upaya peningkatan kapasitas kader partai dalam kaitan tata kelola partai politik, peningkatan kapasitas kader partai yang akan menduduki jabatan-jabatan publik seperti DPR/DPRD dan birokrasi pemerintahan. Dalam kaitan ini kaderisasi dilakukan untuk memberikan pengetahuan tentang berbagai ketrampilan yang harus dimiliki oleh anggota partai politik yang akan menduduki posisi strategis pada institusi-institusi publik di atas. Keempat kaderisasi sebagai proses penanaman nilai-nilai moral agar dapat terhindar dari prilaku-prilaku menyimpang, seperti tindakan korupsi yang beriringan dengan kekuasaan baik pada tinkatan eksekutif maupun legislatif.

Kesimpulan

Sebenarnya kita sudah menemukan titik temu dari persoalan maraknya caleg eks-napi koruptor kembali mencalonkan pada pemilu serantak kali ini, titik tekannya ada pada lemahnya proses kaderisasi partai politik. Partai politik lebih cendrung pada figur yang sudah mapan dari segi popularitas tanpa pemperhatikan track record, kemampuan dalam mengelola pemerintahan serta dimensi etik dari orang yang di usung. Partai politik hanya memikirkan tentang bagaimana menang pada setiap perhelatan pemilu, jauh lebih dari itu seharusnya memikirkan tentang bagaimana membangun iklim demokrasi yang sehat, berintegritas demi membangun indonesia adil dan makmur. Penting menjadi catatan bahwa dengan dibiarkannya caleg eks-napi korupsi maju dalam pemilu kali ini jelas sangat menghambat perkembangan demokrasi yang berintegritas, karena mereka memiliki catatan cacat secara moral. Partai politik seharusnya menjadi filter utama dalam menghambat eks-napi korupsi menjadi caleg bukan malah mempermudah dan bahkan mendukung hal tersebut.

Masyarakat harus tegas dan cerdas dalam menentukan pilihan politik, karena dengan membiarkan eks-napi korupsi menang sama saja membuka peluang untuk mereka mengulang kembali kesalahannya, dan harus ada sanksi sosial dengan tidak memilih kembali eks-napi korupsi pada pemilu kali ini.

Opini: Ahmad Priatna
Koordinator Divisi Monitoring Kebijakan Publik TRUTH

Telah terbit di : anotasi.id

link: https://anotasi.id/2020/05/13/parlemen-dan-korupsi/

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *